Presiden Jokowi, Korupsi dan Kabinet Kerja

Jika tindakanmu menginspirasi orang lain untuk bermimpi lebih, belajar lebih, melakukan lebih dan menjadi lebih, kamu adalah seorang pemimpin (John Quincy Adams)

Sudah lama saya menahan diri untuk tidak menulis tentang Jokowi. Saya menilai ‘cukup’ untuk beberapa tulisan yang ter-publish di blog ini, yang sudah tayang bahkan jauh sebelum Jokowi menjadi gubernur Jakarta. Untuk alasan yang lebih pribadi: pilihan saya berseberangan dengan istri. Demokratis bukan?

Kemenangan Jokowi dalam Pilpres 2014 ini, meski telah diprediksi oleh mayoritas lembaga survei, tetaplah mengejutkan. Saya bahkan agak pesimis melihat masifnya serangan kampanye hitam yang menyerang titik-titik sensitif sebagian besar penduduk Indonesia, khususnya yang beragama Islam. Yang mengherankan, isu itu tersebar dari sumber berita yang tak jelas, nyaris tanpa verifikasi yang matang. Lebih mengherankan lagi, subyek dan obyek isu ini adalah teman yang saya kenal begitu dekat dengan teknologi. Apalah susahnya googling sebentar untuk memvalidasi isu-isu itu.

Saya tidak ingin membahas satu persatu antrian kampanye hitam tersebut. Yang menarik justru peran relawan yang memutihkan isu-isu tersebut lewat berbagai cara: media sosial, turun ke jalan, atau urunan berdonasi. Gerakan relawan tanpa bayaran yang sangat mengejutkan Jusuf Kalla, dan saya juga. Alhasil, di menit terakhir, Jokowi rebound dan memenangkan kompetisi mengemban amanah publik. Welcome, Mr. President!

Sejarah pun dimulai dan dilisankan di ruang-ruang publik, terutama saat lebaran kali ini.

Tradisi berlebaran di Pontianak mungkin agak berbeda dibanding daerah lainnya. Selain range waktu yang teramat panjang—sebulan penuh, juga adanya peraturan tak tertulis untuk saling berkunjung. Belum lagi ditambah adanya halal bi halal—rekan satu kantor, satu suku, satu sekolah, satu angkatan atau mungkin, satu bangku. Jadi bila mau menghitung, ritual bermaafan di Pontianak ini bisa berkali-kali di bulan Syawal. Besar kemungkinan nilai maafnya lebih besar dari dosa yang dilakukannya!

Topik lebaran tiap tahun pun berbeda, tergantung isu yang lagi hangat. Baik di tingkat nasional maupun lokal. Dari politik, ekonomi, sosial hingga tetangga sebelah rumah. Untuk tahun ini, Jokowi menjadi top 10 sosok yang paling sering diperbincangkan sembari mulut mengunyah kue lapis Sambas.

Dan di banyak kesempatan, saya melihat tidak adanya ‘gugatan’ dari pendukung Prabowo atas kekalahan jagoannya. Legowo itu sungguh telah dimulai dari bawah. Tak ada MK di antara mereka!

Sesungguhnya, secara de facto, tertanggal 22 Juli merupakan hari pertama mandat rakyat telah diemban Jokowi. Saya mencatat, setidaknya ada dua noktah yang harus dibenahi Presiden Jokowi pasca kepemimpinan Pak SBY: Korupsi dan Kabinet!

Korupsi Akut yang Berlarut

Meski dirasa akut, korupsi di Indonesia bukannya berangsur surut tapi makin berlarut. Hampir satu dekade, saya menyuarakan perlunya kita merestart mesin alat-alat penegak hukum kita. KPK yang masuk ke berbagai institusi justru menjelaskan bahwa ada yang salah dari lembaga penegak hukum dan pelayan publik kita. Polri dan kejaksaan tak bergigi. BPK, BPKP, dan Inspektorat lumpuh.
Saya berpendapat, KPK harus direposisi. KPK harus menjadi lembaga rekonsiliasi. Kita harus me-nol-kan korupsi di Indonesia.(Baca juga: Bagi Koruptor, Penjara Sudah Tak Menjadi Penjera!)

Terlalu besar energi dikeluarkan yang disebabkan pemberantasan korupsi tanpa skala prioritas dan strategi yang jelas. Nah, berbekal pembuktian terbalik, KPK harus menjadi institusi tempat para pelaku korupsi di masa lalu (sebelum 2013 misalnya) untuk mengembalikan hasil korupsinya ke negara. Unsur pidananya hilang, tapi mereka tetap disanksi dengan tidak bisa menjabat di sektor publik selama 5 tahun, lagi-lagi misalnya. KPK bisa menjadi semacam KPAN (Komisi Pemburu Aset Negara).

Resistensi yang saya bayangkan mungkin muncul dari organisasi dan ormas yang selama ini hidup dari isu-isu korupsi. Tapi show must go on!

Rasa keadilan masyarakat mungkin akan terusik tapi bila pengembalian hasil korupsi secara masif itu diikuti dengan subsidi dan anggaran yang langsung ke masyarakat secara cepat, saya yakin, masyarakat akan mengangguk setuju. Insya Allah.

Untuk level teknis dan landasan hukumnya, saya meyakini kesiapan para elit. Tinggal eksekusinya. Di sini kita lemah. Di sini Jokowi bisa menunjukkan kekuatannya.

Kabinet bagi-bagi Kerja, bukan Kabinet bagi-bagi Kursi

Tak ada yang lebih menggembirakan, bila saat pengumuman kabinet nanti, muncul nama-nama yang memberi harapan. Kesalahan pak SBY yang terang benderang berbagi quota menteri untuk partai, seharusnya jangan lagi terulang di era presiden Jokowi. Bila alasannya, bahwa di partai pun banyak para profesional, tentu tak ada yang menafikkan. Tapi menutup mata bahwa para menteri itu tidak mendapat tugas menyetor ke partai pun terlalu naif rasanya.

Cukuplah bagi-bagi kursi, saatnya kabinet diisi para profesional yang mau bekerja yang se-frekuensi dengan presiden Jokowi dalam menempatkan rakyat sebagai prioritas pembangunan.

Update: Setidaknya ada beberapa inisiatif dari beberapa pihak untuk mengusulkan nama-nama menteri berdasarkan track record-nya: www.jokowicenter.com, http://www.kabinetrakyat.org, http://news.detik.com/seleksi-menteri dan...

Bila mencermati nama-nama yang beredar di berbagai media, terutama lewat poling di Jokowi Center. Kita boleh berharap banyak. Ada Chairul Tanjung, Dahlan Iskan, Artidjo Alkostar, Saldi Isra, Zainal Arifin Mochtar, Soetrisno Bachir, Sri Adiningsih, Ilham Akbar Habibie, Onno W Purbo, Romi Satria Wahono, Eko Prasojo, Tri Rismaharini, Faisal Basri, Rhenald Khasali, Emirsyah Satar, Anies Rasyid Baswedan, Herry Zudianto dan sejumlah nama lainnya. Kalo boleh saya menambahkan, Mahfud MD agaknya masih layak untuk mengampu bidang hukum di kabinet mendatang. Rekonsiliasi bisa dimulai dari sini!

Selamat bekerja Presiden Jokowi, semoga engkau masih dan tetap seperti yang dulu...

Photo Credit: Jay Subiakto